Sunday, 5 November 2017

Tuesday, 31 October 2017

Utang Luar Negeri Perlu Dikelola : Bursa Efek Indonesia Dorong Mobilisasi Dana

Utang Luar Negeri Perlu Dikelola
Bursa Efek Indonesia Dorong Mobilisasi Dana
1 November 2017

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia merupakan negara yang luas, tetapi tidak memiliki banyak dana untuk meningkatkan pembangunan. Untuk menumbuhkan perekonomian, Indonesia masih bertumpu pada utang luar negeri dan ekspor komoditas.

Di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlanjut, utang luar negeri perlu dikelola dengan lebih hati-hati. Langkah ini perlu ditopang dengan peningkatan investasi, baik di sektor produktif maupun melalui pasar modal.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengemukakan hal itu dalam seminar Economic and Capital Market Outlook 2018 yang diselenggarakan Investor Daily di Jakarta, Selasa (31/10). Mirza menjadi pembicara kunci dalam seminar itu bersama Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fahri Hilmi.

Menurut Mirza, dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan dan perekonomian Indonesia rata-rata sekitar 50 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sisanya berasal dari utang luar negeri, investasi asing, dan investasi portofolio.

“Utang luar negeri memang dibutuhkan. Namun, tetap perlu dijaga dan dikelola secara hati- hati. Saat ini rasio utang luar negeri terhadap pendapatan devisa sudah cukup besar,” kata Mirza.

Menurut data dari BI, utang luar negeri Indonesia per akhir Agustus 2017 sebesar 340,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.735,99 triliun. Jumlah utang ini tumbuh 4,7 persen dalam setahun. Rasio utang luar negeri terhadap penerimaan devisa 172 persen. Adapun rasio utang luar negeri terhadap ekspor pada semester I-2017 sebesar 174,08 persen.

Di sisi lain, lanjut Mirza, perekonomian Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas. Ketika harga komoditas turun, seperti pada 2013-2016 yang turun 30-50 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia ikut turun.

“Untuk mengatasi persoalan- persoalan itu, pemerintah perlu membalikkan neraca yang sebelumnya banyak defisit menjadi surplus. Langkah konkretnya melalui peningkatan pariwisata, ekspor produk-produk manufaktur, dan investasi yang menghasilkan devisa,” katanya.

Fahri Hilmi mengemukakan, pada Oktober lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2017 dan 2018 masing-masing 3,6 persen dan 3,7 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 dan 2018 masing-masing 5,2 persen dan 5,3 persen. Hal itu tidak terlepas dari optimisme perdagangan dunia yang diperkirakan meningkat 3,6 persen pada 2017.

“Kendati begitu, tetap perlu dicermati soal ketidakpastian kebijakan ekonomi dan politik global yang terpantau tinggi hingga akhir tahun ini, termasuk di dalamnya Bank Sentral Amerika Serikat yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya pada akhir 2017 dan 2018. Hal itu bisa mempersempit ruang kebijakan negara-negara berkembang, khususnya di sektor keuangan,” kata Fahri.

Mobilisasi dana

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, BEI akan membantu pemerintah dalam pembiayaan pembangunan dan perekonomian. Beberapa upaya yang dilakukan BEI adalah memperbesar kemampuan mobilisasi dana dan meningkatkan likuiditas pasar modal.

Sejauh ini, pertumbuhan investor baru cukup signifikan, termasuk investor domestik. Pada 2016, jumlah investor baru sebanyak 136.555 dan pada Januari-September 2017 sebanyak 86.241.

“Kenaikan rata-rata nilai transaksi harian pada 2016 sebesar Rp 1 triliun, sedangkan pada September 2017 sebesar Rp 500 miliar. Kontribusi investor baru pada 2016 sebesar Rp 627,4 miliar atau 62,7 persen, sedangkan pada September 2017 sebesar Rp 267,9 miliar atau 54,2 persen,” kata Tito. (HEN)

Pengelolaan Anggaran : Defisit Menjadi Jangkar

PENGELOLAAN ANGGARAN
Defisit Menjadi Jangkar
31 Oktober 2017

Realisasi penerimaan, pengeluaran, dan utang pemerintah tahun ini ditargetkan terkendali dengan defisit 2,67 persen. Dengan kapasitas fiskal tersebut dan geliat perekonomian sepanjang tahun 2017, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun ini diproyeksikan mencapai 5,17 persen.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 paling mutakhir dirilis Direktorat Jenderal Perbendaharaan per 31 Agustus. Data diumumkan September lalu. Dari target pendapatan sebesar Rp 1.714 triliun, realisasinya mencapai Rp 973,2 triliun atau 56,1 persen. Sementara realisasi belanja negara pada periode yang sama sebesar Rp 1.198,3 triliun atau 56,2 persen dari pagu senilai Rp 2.133 triliun.

Dengan demikian, realisasi defisit mencapai Rp 225,1 triliun atau 1,65 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Target sampai akhir tahun adalah Rp 397,2 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB.

Meski demikian, skenario defisit yang akan dituju Kementerian Keuangan adalah 2,67 persen terhadap PDB. Hal ini mengandaikan realisasi belanja sampai akhir tahun adalah 98 persen. Sementara realisasi pendapatan mencapai 100 persen.

Namun, realisasi pendapatan sampai akhir tahun hampir pasti tidak akan mencapai 100 persen dari target. Pola pencapaian demikian sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Apalagi, sampai akhir September lalu, indikasi itu menguat.

Pajak yang menyumbang 75 persen dari total target pendapatan negara, realisasinya per 30 September baru Rp 771 triliun atau 60 persen dari target. Artinya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan harus menghimpun Rp 513 triliun pada Oktober-Desember untuk mencapai 100 persen dari target.

Jika realisasi pendapatan pajak di bawah target, skenario Kementerian Keuangan pun akan berubah. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya pekan lalu menyatakan bahwa defisit 2,67 persen tetap menjadi jangkar. Untuk itu, realisasi pendapatan dan belanja akan terus dipantau secara intensif.

Siklus tahunan

Pada tiga bulan terakhir dari tahun anggaran berjalan, realisasi pendapatan dan belanja selalu meningkat ketimbang bulan-bulan sebelumnya. Ini sudah merupakan siklus tahunan.

Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi belanja selalu berada di kisaran 90 persen dari pagu. Misalnya, realisasi pada 2015 dan 2016, masing-masing 90,5 persen dan 89,3 persen.

Artinya, skenario Kementerian Keuangan yang disampaikan kepada publik pertengahan tahun lalu, bahwa realisasi belanja sampai dengan akhir tahun sebesar 98 persen, besar kemungkinan tidak akan tercapai. Kondisi ini akan mengompensasi realisasi penerimaan negara yang di bawah target.

Kalaupun ada pelebaran dari skenario defisit 2,67 persen, Kementerian Keuangan memiliki ruang untuk menarik utang. Sebab, target defisit sesuai APBN-P 2017 adalah 2,92 persen terhadap PDB. Total utang bruto tahun ini, termasuk utang untuk membiayai defisit APBN, adalah Rp 717 triliun.

Sesuai target ini, Kementerian Keuangan masih memiliki jadwal penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak delapan kali dari Oktober hingga Desember. Sedianya target utang yang belum ditarik akan dipenuhi dari penerbitan empat kali Surat Utang Negara dan empat kali Surat Berharga Syariah Negara. Hingga pekan kedua Oktober, realisasi SBN mencapai 86,4 persen dari pagu utang bruto.

Catatan khusus perlu ditujukan untuk penerimaan pajak. Jika realisasi penerimaan pajak sampai akhir tahun, mengutip proyeksi Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), sekitar 89 persen dari target, rasio pajak terhadap PDB tahun ini hanya sekitar 9,2 persen. Ini akan menjadi rasio pajak terendah dalam beberapa tahun terakhir yang konsisten turun.

Pemerintah memang tengah menjalankan agenda reformasi perpajakan secara bertahap. Ini adalah langkah yang sifatnya jangka menengah, 3 hingga 5 tahun. Hasilnya tidak bisa diharapkan dalam jangka pendek.

Dengan kata lain, penerimaan pajak pun tidak bisa meningkat signifikan dalam jangka pendek. Untuk itu, selain penerimaan pajak yang terus didorong untuk meningkat setiap tahun, pemerintah juga harus meningkatkan penerimaan negara dari sumber-sumber lainnya. (FX LAKSANA AS)

Tuesday, 26 September 2017

Simulasi APBN

Oleh : Sri Mulyani Indrawati

Saya ingin kamu mencoba menjadi Menteri Keuangan. Apa yang akan kamu lakukan apabila menjadi Menteri Keuangan?

Dalam berbagai kesempatan saya sering ditanya mengenai bagaimana mengelola anggaran dan belanja negara (APBN). Sering masyarakat menanyakan mengapa belanja untuk kesehatan kurang, mengapa infrastruktur jalan, listrik dan air bersih masih minim di daerah saya, mengapa anggaran penelitian tidak ditambah, mengapa masyarakat harus membayar listrik lebih mahal, mengapa tidak ditambah subsidinya, mengapa masih ada gedung sekolah yang rusak berat, mengapa masih ada anak tidak mampu sekolah, mengapa tidak membeli lebih banyak kapal patroli untuk menjaga perairan Indonesia, mengapa gaji pegawai negeri dan pensiunan tidak dinaikkan, dll.

Saya ingin anda mencoba menjadi Menteri Keuangan dengan melakukan simulasi APBN, paling tidak dari mengatur jumlah belanja. Bagaimana Alokasi belanja dilakukan, bagaimana agar manfaat belanja dapat didistribusikan dengan adil. Bagaimana APBN menjadi alat menjaga stabilisasi negara.

Situasi yang aktual akan lebih kompleks dengan pengelolaan sisi penerimaan negara dan sisi pembiayaan. Juga aturan UU yang harus kita patuhi.

APBN adalah alat negara untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta tujuan kemerdekaan lainnya.

Oleh karena itu penyusunan APBN membutuhkan perencanaan yang baik di Pemerintah pusat maupun di daerah, dan pelaksanaan harus dilakukan bebas dari korupsi dan konflik kepentingan agar tujuan bernegara kita tercapai.

APBN adalah milik kita bersama, pahami, peduli, miliki dan awasi.

Anda ingin menjadi Menteri Keuangan?

Rancang sendiri APBN versi kamu di simulasi di bawah ini, lalu bagikan di medsos kamu:

www.kemenkeu.go.id/simulasiapbn

#KemenkeuTepercaya
#SadarAPBN

Wednesday, 20 September 2017

Monokultur, hilangnya kekayaan biodiversity kita ?

Oleh : Jusman Syafii Djamal

Dua tahun lalu Seorang teman saya satu angkatan di ITB yang baru pensiun menulis di WA saya, Jusman aku sedang ikutan workshop pertanian. Mau belajar jadi petani kopi. Siapa tau bisa ikuti jejak petani kopi Gunung Putang.

Dengan modal 1000 bibit pohon mampu menghutankan kembali bukit yang gundul, dan hasilnya pengolahan biji kopi cherry merah nya berhasil melahirkan cita rasa kopi terbaik didunia.

Teman saya itu kemudian bercerita tentang betapa sukarnya merangkak dari bawah mau jadi petani. Seolah semua sudah tertutup jalan. Tidak mudah lagi.

Dalam workshop muncul banyak "lesson learned", kalau tak mau disebut keluhan atau curcol, curhat colongan.

Sebab diberi penjelasan sama mentornya, sudah banyak produk pertanian asli Indonesia kini sudah hilang dari pasar dan tak ada petani lagi yang bisa survive jika menanam nya.

Kalau ingin jadi petani, siap siap masuk lingkaran setan penuh ketidak pastian. Salah kelola bisa bisa dari yang tadinya Milyarder berubah jadi Jutawan, Spiral down.

Kalau pensiunan seperti saya, bisa bisa mantab' ini cerita. Makan tabungan. Cari nilai tambah disektor pertanian sepertinya bukan hal mudah. Ekosistem atau habitat nya dilingkari fenomena pertumbuhan spiral down.

Makin besar usaha dan makin panjang waktu, modal menyusut yang terjadi.

Sukar ketemu contoh ada petani bermodal ribuan meningkat jadi jutawan dan miljarder. Yang merosot jadi Sebaliknya banyak. Modal habis tanaman tak berbuah keuntungan.

Jadi mau swasembada buah buah an dan produk pertanian memang tugas yang amat berat ya. Begitu sambungan cerita nya.

Ia masih berceloteh, nambahin info :

Yang hilang ku catat, Jeruk Pontianak, Jeruk Medan, Timun, Paprika, Apel Malang, Durian , Cengkih Tembakau.

Begitu kata teman saya. Bukannya Itu dulu komoditi primadona, kok bisa tenggelam ya ?

Saya cuma bisa jawab :"wah mesti tanya ke alumni IPB atau Fakultas Pertanian Unpad atau Gajah Mada, yang lebih faham tentang seluk beluk masalah itu.

Saya kurang faham mata rantai "business process" dan "value chain" nya industri pertanian.

Dulu kita pernah memiliki roadmap pembangunan ekonomi wilayah. Tadinya komposisi produk yang ingin dikembangkan adalah 55% Agro Business, 30 % Industri dan 15 % Service.

Apa itu masih berlaku, tanda tanya bergema dalam kepala.

Tanpa Roadmap bagaimana mungkin ada jawaban kearah mana kita akan pergi. Yang muncul cuma kesimpulan :"malu bertanya, sesat dijalan".

Mungkin supaya tidak keliru investasi, perlu wahana navigasi yg bisa membimbing semua yg berminat jadi usahawan Agro Industry dan Agro Bisnis. Mirip seperti punya Google Map.

Sudah saatnya setiap Wilayah pertumbuhan ekonomi ada Roadmap, peta jalan mana yang jadi kawasan Perkebunan aneka tanaman, mana Pertanian, Mana yang kawasan perkebunan sawit.

Mungkin ini yg disebut oleh Presiden Jokowi dgn istilah manajemen tataruang One Map. Satu peta induk.

Agar tidak semua lahan ditanami sawit.Monokultur.

Sebab menurut teori "life sciences", tanaman monokultur atau hanya satu jenis tanaman sawit akan merusak ecosystem. Air sukar diperoleh, binatang dan variasi genetica juga mulai punah.

Ambil contoh seperti ketika kita berjalan dari lubuk pakam hingga Besitang dan Pulau Tiga di Sumatera Utara Aceh, semua sawit. Rambutan binjai sudah tak punya tempat.

Padahal dimasa lalu kekayaan biodiversity kita luar biasa tinggi. Saya dan Pak Bambang Kesowo pernah berkunjung ke Brazil untuk mendengar pengalaman bagaimana hutan amazon dijaga kelestarian nya agar kekayaan bio diversity terpelihara.

Di Inggris pohon besi kalimantan di pelajari tingkat pertumbuhan lingkar kambiumnya. Untuk di rekayasa agar dapat produktip dalam usia 10 tahunan tidak perlu 30 tahunan.

Andaikata di Indonesia Ada Bank Benih untuk menyimpan kekayaan biodiversity Indonesia alangkah indahnya. Infrastruktur industri pertanian kita memerlukan perhatian untuk direvitalisasi.

Dalam Roadmap to Economic Growth 7% mungkin kekuatan industri pertanian bisa jadi tulang punggung?

Salam



Tuesday, 25 July 2017

BKPM : Memegang Teguh Prinsip-Prinsip Investasi yang Merekatkan Bangsa

Status : Draft

Panduan Pertanyaan :

  1. Dimana dapat membaca daftar investasi segmen/sektor mana yang boleh investor asing masuk dan mana yang tidak boleh ?
Setelah membaca kalau Perusahaan China-Malaysia akan  investasi untuk membangun sawah Rp. 20 Triliun di Indonesia [2], jadi agak miris, meskipun ini berita lama, 2013, entah bagaimana kelanjutannya, mudah-mudahan tidak lanjut. 

Ada baiknya sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, terutama sektor hulunya, tertutup untuk investor asing. Investor asing dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat produksi yang diperlukan sehingga hasil bumi kita bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, yang hasil akhirnya pun nanti dapat kita ekspor dengan nilai yang lebih baik [3]



Referensi


  1. Meningkatkan antisipasi terhadap pengaruh ekonomi global guna peningkatan kualitas pengusaha Indonesia dalam rangka pembangunan nasional, Satyawati Susanto, ST, http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011794/swf/732/files/basic-html/page1.html
  2. Perusahaan China-Malaysia Bangun Sawah Rp 20 Triliun di Indonesia, http://bisnis.liputan6.com/read/645663/perusahaan-china-malaysia-bangun-sawah-rp-20-triliun-di-indonesia
  3. Tanda Tangani Perjanjian, Induk UMKM Indonesia Siap Pasarkan Produk di China, http://thepresidentpostindonesia.com/2017/05/22/tanda-tangani-perjanjian-umkm-indonesia-siap-pasarkan-produk-di-china/

Monday, 17 July 2017

Thursday, 29 June 2017

Desa Mandiri : Belajar dari Negara-Negara Lain

Status : Draft 


India 


Di India terdapat Drishtee, http://www.drishtee.org, dimulai tahun 2011/12 dengan satu Desa sebagai desa percontohan dan kemudian diharapkan dapat di-scale up menjadi 500 desa pada tahun 2016/17

Belanda

ReGen Villages, Tech-Integrated and Regenerative Residential Real Estate Development, terdapat di Belanda, http://www.regenvillages.com/, masih dalam tahap percontohan, desa pertama yang dibangun berisi 100 rumah hunian, dan ditargetkan selesai pada tahun 2018/19.

Wednesday, 14 June 2017

Friday, 28 April 2017

Transparansi Keuangan Pemerintah

Status : Draft

Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang didukung penuh oleh rakyatnya, mendukung jika ada program-program yang baik, mengkritisi pemerintah jika keluar dari jalan yang diridhoi Allah.

Salah satu jalan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat adalah dengan transparansi keuangan,

Beberapa cara yang telah dilakukan dalam mewujudkan transparansi keuangan diantaranya :

E-Budgeting 

E-Budgeting Pemerintah Propinsi


  1. DKI Jakarta, http://apbd.jakarta.go.id/


Thursday, 27 April 2017

Reformasi Agraria : Salah Satu Usaha untuk Pemerataan Ekonomi

Status : Draft

Panduan Pertanyaan :

  1. Bagaimana proses Monitoring dan Evaluasi Program Reformasi Agrasia ini ? Apakah masyarakat umum dapat mengakses nya ?
  2. Apakah ada peraturan terkait tanah yang dibagikan ? Misal, tanah yang dibagikan, tidak boleh dialihfungsikan, dll 




Sumber Gambar [2]


Referensi


  1. Rilis Kebijakan Pemerataan Ekonomi, Jokowi Bagi-Bagi Tanah di Boyolali, http://katadata.co.id/berita/2017/04/21/rilis-kebijakan-pemerataan-ekonomi-jokowi-bagi-bagi-tanah-di-boyolali
  2. Ini Dia Pokok Bahasan SPI – Jokowi tentang Kedaulatan Pangan, http://www.spi.or.id/ini-dia-pokok-bahasan-spi-jokowi-tentang-kedaulatan-pangan/

Wednesday, 5 April 2017

Monday, 3 April 2017

API Pemerintahan

Berikut adalah daftar API Pemerintahan yang dapat dimanfaatkan untuk "Iqra Lingkungan" dengan lebih mendalam :

Propinsi

  1. DKI Jakarta, http://api.jakarta.go.id/

Saturday, 11 March 2017

Belajar Bareng (Melunasi) Utang Nasional

Status : Draft

Panduan Pertanyaan :


  1. Apakah utang nasional itu ?
  2. Apakah mungkin, Negara hidup tanpa Utang ?
  3. Grafik hutang luar negeri pemerintah dan swasta dari tahun ke tahun ?
Salah satu contoh yang bisa bebas dari hutang adalah Pulau Niue [8][9][10][11]



Referensi

  1. National Debt For Beginners, http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=99927343
  2. Profil Utang Pemerintah Pusat ( Pinjaman dan Surat Berharga Negara) Edisi April 2016, http://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/BukuSaku/BSPUPP%20(Govt%20Debt%20Profile)%20edisi%20April%202016(1).pdf
  3. Indonesia External Debt Statistic, http://www.bi.go.id/en/statistik/utang-luar-negeri/Default.aspx
  4. Gagal bayar nasional, https://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_bayar_nasional
  5. Berburu Devisa Melalui Pekerjaan Freelance, http://kewirausahaan.openthinklabs.com/2016/08/berburu-devisa-melalui-pekerjaan-freelance.html
  6. Beban Cicilan Utang Pemerintah Capai 37 Persen Penerimaan Negara, http://katadata.co.id/berita/2016/10/21/cicil-utang-dan-bunga-pemerintah-sudah-gelontorkan-rp-3981-t
  7. Negara Kaya kok Utangnya Banyak?, http://www.kompasiana.com/hamdanil/negara-kaya-kok-utangnya-banyak_54f68c00a333116a7d8b4f43
  8. Zimbabwe to make Chinese yuan legal currency after Beijing cancels debts, https://www.theguardian.com/world/2015/dec/22/zimbabwe-to-make-chinese-yuan-legal-currency-after-beijing-cancels-debts
  9. Niue, https://en.wikipedia.org/wiki/Niue
  10. Out Of Debt, Niue Announces Increase In Pension Payments To Retirees, http://www.pireport.org/articles/2016/10/25/out-debt-niue-announces-increase-pension-payments-retirees
  11. Land that debt forgot: tiny Pacific country of Niue has no interest in loans, https://www.theguardian.com/world/2016/oct/27/land-that-debt-forgot-tiny-pacific-country-of-niue-has-no-interest-in-loans
  12. Niue Island, http://www.niueisland.com/
  13. Daftar Badan Usaha Milik Negara Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Badan_Usaha_Milik_Negara_Indonesia

Sunday, 5 March 2017

Status Draft : Aktualisasi Pasal 28 UUD 1945

Status : Draft


Pasal 28 UUD 1945 :

  1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan **) 
  2.  Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**) 
  3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. **) 
  4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

Referensi

Monday, 20 February 2017

Kolaborasi Penyusunan Program Calon Pemimpin Daerah

Status : Draft


Cagub+Cawagub suatu Propinsi itu bisa kolaborasi program dengan Cagub+Cawagub propinsi lain tidak ya ?

Misal :

Cagub+Cawagub DKI, bikin program pendidikan vokasi untuk pemuda/pemudi/keluarga yg siap transmigrasi, misal : RTMPE (Rumah Tangga Mandiri Pangan Energi) [1]

Cagub+Cawagub Papua atau Kalimantan, bikin program mempersiapkan lahan transmigrasi dan recana tata ruang yg bersahabat dengan lingkungan, yang mendukung program Cagub+Cawagub DKI ...

Mungkin tidak ya ?

Referensi